Hakikat Kebijakan Publik Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan Publik Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Kebijakan Publik

1. Hakikat  Kebijakan  Publik

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik lain. Dengan demikian semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum manapun, peraturan perundangan lainya yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dinamakan kebijakan publik.

Definisi Kebijakan Publik

2. Partisipasi Perumusan Kebijakan Publik

Manfaat Masyarakat Berpartisipasi dalam Perumusan Kebijakan Publik

1. Dapat Membentuk Perilaku atau Budaya Demokrasi

2. Dapat Membentuk Masyarakat Hukum

3  Masyarakat hukum adalah masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku.

4. Dapat Membentuk Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak mulia

5. Dapat Membentuk Masyarakat Madani

           Masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bersama-sama secara damai.

Ciri-ciri masyarakat madani :

Kesukarelaan

Keswasembadaan

          Artinya setiap individu mandiri dan tidak mau menggantungkan diri pada orang lain 

Kemandirian yang tinggi

Keterikatan pada nilai-nilai yang disepakati bersama.

Respon atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik

ØRespon Positif
orang yang memandang positif  sebuah  kebijakan publik .

a) Menyampaikan usul dan saran dalam bentuk lisan  atau  tulisan sesuai dengan rancangan  peraturan tersebut yang akan ditunjukan kepada Pemda ataupun DPRD.

b)Mendukung terselenggaranya proses pensunan peraturan perundang-undangan.

c)Mendiskusikan rancangang peraturan tersebkepada peserts ut dan hasil nya disampaikan kepada Pemda dan DPRD.

d)Memberikan dorongan moral  kepada  peserta sidang  yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut.

ØRespon Antisipatif

qOrang yang bersikap antisipatif  berarti tanggap  akan kemungkinan  yang terjadi dengan diterapkannya  peraturan tersebut

ØRespon Negatif

vBerlawanan dengan orang yang memandang positif sebuah peraturan ,orang yang bersikap negatif terhadap peraturan akan menolak peraturan tersebut.

v

Faktor yang Menyebabkan Masyarakat tidak Aktif dalam Perumusan Kebijakan Publik

2. Faktor Eksternal

a.Perumusan Kebijakan publik

vTidak dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

vAdanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat

vMasih adanya pola sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah

vAdanya anggapan bahwa keterlibatan masyaraat justru akan memperlambat proses kebijakan publik

b.Pelaksanaan kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung

Kebijakan publik  tersebut tidak memihak kepentingan masyrakat

Hukum belum ditegakkan secara adil.

Dampak Aktif dan Tidaknya Masyarakat Dalam Kebijakan Publik

Dengan keaktifan masyarakat akan muncul kebijakan publik yang dapat :

ØMelindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Banyak hal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah itu .

Antara lain disebabkan karena adanya faktor  internal, yakni faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar anggota masyarakat tersebut.